Kapolres Minta Masyarakat Laporkan Pelaku Pembakaran Lahan

HADIRI RAKOR KARHUTLA-Kapolres Barito Utara AKBP Irnanda Oktora bersama Ketua DPRD Barito Utara, mewakili Kajari menghadiri rakor penanggulangan Karhutla di aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa (15/9/2026).(foto:Batarasatu)

Muara Teweh, Batarasatu– Kapolres Barito Utara AKBP Irnanda Oktora menekankan pentingnya penguatan posko terpadu sebagai pusat koordinasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanggulangan karhutla di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa (15/9/2026).

Menurut Irnanda, karakteristik lahan gambut membuat kebakaran lebih sulit dikendalikan dan berpotensi menjalar ke wilayah yang lebih luas. Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak secara terpadu.

Kapolres mengungkapkan pengalamannya ketika bertugas sebagai Kabaops di Bengkalis, Provinsi Riau, yang juga memiliki kawasan gambut dan kerap menghadapi persoalan karhutla.

“Dulu kami pernah menjadi Kabaops di Bengkalis, Riau, pada musim-musim karhutla. Hampir sama, kawasannya gambut. Bahkan kedalamannya bisa sampai satu meter lebih,” ujarnya.

Dari pengalaman tersebut, Irnanda mengatakan hujan menjadi salah satu faktor paling efektif dalam membantu mengatasi kebakaran di lahan gambut. Namun, upaya mitigasi tetap harus dilakukan untuk mencegah api meluas.

“Memang solusi paling utama itu sebenarnya hujan. Namun upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi api agar tidak menjalar ke mana-mana harus terus dilakukan,” katanya.

Ia mengapresiasi seluruh personel dan masyarakat yang selama ini terlibat langsung dalam penanganan karhutla. Menurutnya, tugas tersebut membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu dan kesehatan.

“Saya sangat mengapresiasi pengorbanan itu, karena tidak semua orang mau dan bisa turun ke lapangan. Pengorbanannya lahir dan batin, jarang pulang, bahkan mengorbankan kesehatan. Ini suatu pengabdian yang sangat luar biasa,” ungkapnya.

Irnanda menilai berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, pemerintah kecamatan hingga masyarakat telah berupaya maksimal. Namun, koordinasi masih perlu diperkuat agar penanganan di lapangan lebih terarah.

Menurutnya, posko terpadu harus menjadi pusat koordinasi, konsultasi, analisis dan evaluasi. Keberadaan posko bukan hanya sebagai tempat berkumpulnya personel, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan informasi dan penentuan langkah pemadaman.

“Posko ini penting. Di situ sebagai sarana koordinasi dan konsultasi, tindakan apa yang kita ambil pada hari itu. Setiap hari data harus dianalisis, sehingga kegiatan pemadaman tidak terarah,” jelasnya.

Melalui posko, data terkait lokasi dan jumlah titik api, kekuatan personel serta ketersediaan sarana dan prasarana dapat dihimpun. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan pembagian tugas dan strategi penanganan.

Irnanda juga menekankan pentingnya validasi data titik panas di lapangan. Menurutnya, aplikasi SiPongi dapat digunakan sebagai data pendukung, tetapi informasi tersebut harus dikonfirmasi oleh petugas.

“Kalau kita hanya berpatokan pada aplikasi SiPongi, itu sebagai pendukung. Namun data harus di-cross-check oleh anggota yang ada di posko, sehingga data real di lapangan bisa kita ketahui,” tegasnya.

Ia mendorong agar posko terpadu dibangun secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Posko tingkat kabupaten nantinya dapat mengompilasi data dari lapangan sebagai bahan laporan kepada kepala daerah sekaligus dasar menentukan kebijakan lanjutan.

“Posko itu tidak hanya berada di tingkat desa atau kecamatan, tetapi sampai kabupaten. Kabupaten yang nantinya bisa melaporkan data real kepada Bapak Bupati, sehingga langkah-langkah ke depan bisa dilakukan,” katanya.

Irnanda berharap penguatan sistem koordinasi tersebut dapat mempercepat respons terhadap setiap titik api dan mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih luas.(BT2)