Hotspot Karhutla Meningkat, Shalahuddin Serukan Pertahanan Masyarakat Semesta

RAKOR KARHUTLA DI TEWEH SELATAN-Bupati Barito Utara H Shalahuddin didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekda Muhlis dan unsur FKPD saat pimpin rakor penanggulangan karhutla di wilayah Teweh Selatan, Selasa (15/9/2026).(foto:Batarasatu)

Muara Teweh, Batarasatu – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin meminta seluruh elemen masyarakat bersama aparat pemerintah dan keamanan memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul meningkatnya titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa (15/9/2026).

Shalahuddin mengatakan, beberapa wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kecamatan Teweh Selatan, Teweh Baru, Teweh Tengah dan Montallat. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat karena penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan petugas pemadam dan aparat.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan petugas kita untuk memadamkan api. BPBD, Damkar, TNI, Polri dan Manggala Agni juga bisa kewalahan. Karena itu, saya minta kita membangun sistem pertahanan terpadu, yaitu pertahanan masyarakat semesta dalam menghadapi karhutla,” tegas Shalahuddin.

Menurut Bupati, pola tersebut tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga memperkuat pencegahan, pengawasan dan pelaporan sejak dini. Kepala desa, lurah, ketua RT, tokoh adat hingga masyarakat diminta berperan aktif dalam menjaga wilayah masing-masing.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang mencurigakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat oleh petugas.

Shalahuddin mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Kapolres Barito Utara, Dandim 1013/Muara Teweh dan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara terkait langkah penanganan karhutla, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam sejumlah kejadian kebakaran.

“Ini masih dugaan, bukan menuduh. Karena itu selain pencegahan dan penanganan, kita juga minta segera dilakukan penegakan hukum apabila memang ditemukan pelanggaran,” ujarnya.

Untuk memperkuat pemantauan, Bupati juga meminta seluruh perangkat drone yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Barito Utara dimanfaatkan untuk memantau titik api dari udara.

“Semua drone yang dimiliki pemerintah daerah kita terbangkan. Yang bisa menjangkau tiga kilometer, lima kilometer, kita manfaatkan. Kita ingin melihat titik apinya di mana dan bagaimana perkembangannya,” kata Shalahuddin.

Selain pemantauan udara, Bupati meminta sistem keamanan lingkungan (siskamling) kembali diaktifkan, terutama pada malam hari. Hal tersebut dilakukan karena berdasarkan pemantauan sementara, terdapat dugaan aktivitas pembakaran yang terjadi pada malam hari.

“Kita aktifkan kembali siskamling mulai malam ini. Saya juga akan turun ke lapangan. Kita lihat bersama, ada tidak perubahan titik api ketika masyarakat ikut berjaga,” tegasnya.

Bupati menekankan, apabila ditemukan pelaku pembakaran yang terbukti sengaja menimbulkan karhutla, maka proses hukum harus dilakukan secara tegas.

“Kalau memang ada yang membakar, tangkap. Sudah tidak ada toleransi lagi. Tetapi sekali lagi, ini masih dugaan dan harus dibuktikan,” ujarnya.

Shalahuddin menambahkan, dampak karhutla tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian.

Saat melakukan kunjungan ke rumah sakit, Bupati mengaku memperoleh informasi mengenai tingginya jumlah pasien, termasuk masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat asap dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Di rumah sakit tadi malam IGD seperti pasar. Pasien rawat inap sekitar 122 orang. Penyakitnya bermacam-macam, termasuk ISPA. Artinya, dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat luar biasa,” ungkapnya.

Karena itu, Bupati meminta wilayah dengan jumlah titik api terbanyak segera dipetakan dan personel dibagi berdasarkan lokasi untuk melakukan pemantauan dan penjagaan.

“Setelah rapat ini kita petakan wilayahnya. Kita bagi orang-orang yang menjaga. Masyarakat juga kita libatkan. Titik laporan dan nomor kontak harus jelas supaya ketika ada api, segera diketahui dan ditangani,” pungkas Shalahuddin.(BT2)